Media Pro Jokowi Bohong Lagi… Pernyataa Politisi Gerindra Dipelintir Agar Terlihat Menangkan Jokowi

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Pius Lustrilanang menyatakan bahwa tulisannya yang dimuat pada media sosial Facebook telah disalahartikan oleh beberapa pihak seolah-olah pihaknya menyatakan kekalahan dari kubu Joko Widodo (Jokowi)– Jusuf Kalla (JK).

Salah satu pemberitaan menyebutkan bahwa Pius Lustrilanang mengakui perhitungan yang yang dilakukan oleh kawalpemilu.org seperti dimuat di beberapa media.

Diyakini pemberitaan tersebut mengacu pada pernyataan Pius pada status Facebook: https://www.facebook.com/lustrilanang/posts/10204378797820080?fref=nf [3] yang berjudul “Beroposisi Sama Terhormatnya dengan Memerintah. Namun kalimat “cuma ada yang tertukar” tidak dimasukkan dalam pemberitaan.

Berikut pernyataan bantahan Pius Lustrilanang :

Saya tidak pernah menyebut siapa yang menang dan yang kalah, kenapa tulisan saya dipelintir seolah olah saya menyatakan kalah?

Dalam tulisan saya yang

berjudul “Beroposisi Sama Terhormatnya dengan Memerintah” Saya menyatakan lima hal penting yaitu:
1. Kata “cuma ada yang tertukar” di akhir alinea pertama menegaskan masih ada perbedaan soal siapa yang menang.
2. Menghormati siapa pun yang telah mengawal proses pemilu supaya jujur dan adil.
3. Yang kalah harus siap beroposisi, dan yang menang siap untuk memerintah adalah pernyataan yang berulang kali disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Masalahnya, pernahkah Joko Widodo menyatakan hal yang sama?
4. Mengimbau kepada setiap elite untuk berdisiplin dalam berkoalisi. Jika kalah, berdisiplinlah untuk beroposisi. Jangan kemudian loncat gerbong gara-gara hanya ingin berkuasa.
5. Disiplin dalam koalisi akan punya efek penyederhanaan sistem kepartaian dalam jangka panjang.

Awas… Situs KawalpemiluOrg Ditunggangi Oleh Kubu Jokowi UntuK Membuat Opini Sesat

Untuk kesekian kalinya kubu Prabowo-Hatta menyesalkan manipulasi, penggiringan opini sesat dan klaim sepihak yang dilakukan kubu Jokowi-JK.

Terbaru, kubu Jokowi-JK menyebar informasi lewat situs kawalpemilu.org yang seolah-olah menyatakan KPU mengupload scan formulir C1 yang memenangkan Jokowi-JK.

“Situs kawalpemilu.org bukan milik KPU, itu situs dari Tim Sukses nomor urut 2,” kata Deputi Program Pemenangan, Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Hendra J. Kede, kepada redaksi (Rabu, 16/7).

Dia menegaskan klaim Jokowi-JK menang pilpres berdasarkan hasil suara dengan menggunakan formulir C1 yang seolah-olah diupload KPU dalam situs tersebut sebagai klaim semata dan tidak bisa diverifikasi kebenarannya.

Hendra mengatakan klaim sesat kubu

Jokowi-JK yang mengatasnamakan KPU ini sangat meresahkan.

“Kenapa mereka tidak memakai C1 yang mereka miliki sendiri?” keluh Hendra.

Hendra mengimbau pendukung tak terpancing dengan klaim yang disebar tersebut sebab terbantahkan oleh hasil perhitungan Pusat Tabulasi Nasional (PN) Koalisi Merah Putih (KMP) berbasis C1 milik saksi dan didukung hard copy. Dikatakan dia, data PTN KMP menunjukkan Prabowo presiden terpilih.

“Hasil hitung PTN KMP membuktikan Prabowo-Hatta Presiden dan Wapres terpilih dengan selisih di atas 4%,” pungkas Hendra.

Ada Upaya Cendekiawan Tak Siap Kalah Dari Kubu Pro Jokowi Yang Ingin Membuat Mosi Tidak Percaya Pada KPU

Delegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dinilai semakin masif. Ironisnya, delegitimasi lembaga penyelenggara pemilu tersebut dilakukan oleh kalangan cendekiawan.

Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, mengatakan di tengah roses rekapitulasi perolehan suara pilpres, terdapat upaya masif dari kalangan cendikiawan yang secara tidak langsung melakukan upaya delegitimasi terhadap KPU.

Hal tersebut, ujar Andre, terlihat dalam rencana pertemuan yang digagas oleh Goenawan Muhammad dan Syafii Maarif dalam pertemuan yang bertajuk Menyatakan Keprihatinan Untuk Persatuan yang rencananya akan dilaksanakan hari ini .

Ada empat poin yang akan dibahas dalam acara tersebut. Pertama, mengingatkan kembali bahwa hasil hitung cepat lembaga yang kredibel menunjukkan kemenangan Jokowi-JK dan rakyat sudah berbicara.

Kedua, meminta agar Prabowo dan pendukungnya menerima hasil Pilpres sebagai bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat. Ketiga, meminta seluruh masyarakat untuk mendukung KPU dalam melaksanakan perhitungan suara secara transparan dan jujur.

Keempat, mengajak semua pihak yang selama ini tercerai berai untuk bersama menciptakan rasa aman dan rasa bersatu membangun bangsa. Tidak ada lagi koalisi pendukung capres, tetapi hanya ada koalisi besar masyarakat Indonesia.

Andre menilai, usulan poin pertama adalah

sebagai bentuk intimidasi terhadap KPU karena meminta hasil hitung cepat (quick count) sebagai rujukan.

“Pertemuan yang digagas Buya Syafii Maarif dan Goenawan Muhammad pada hari ini, merupakan intimidasi terhadap KPU karena meminta quick count menjadi rujukan bagi KPU,” ujar Andre kepada wartawan, Kamis (17/7/2014).

Ia menambahkan, apa yang akan dilakukan kedua tokoh cendekiawan terkemuka tersebut, yang meminta Prabowo dan pendukungnya menerima hasil Pilpres sebelum KPU mengumumkannya secara resmi sangat rentan memicu konflik horizontal.

“Dengan meminta Prabowo segera mengakui kemenangan Jokowi di saat KPU belum resmi memutuskan, pernyataan ini bisa menghasut rakyat dan memicu konflik antara kedua pendukung,” tegasnya.

Andre menyayangkan langkah yang diambil oleh Syafii Maarif dan Goenawan Muhammad. Baginya, langkah Syafii tidak merefleksikan suara Muhammadiyah yang mayoritas mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

“Sementara di daerah asal Buya Syafii, di Sumatra Barat, Prabowo menang telak di atas 70 persen. Lebih terhormat bagi keduanya untuk mengaku sebagai timses Jokowi-JK daripada membawa-bawa cendekiawan untuk melemahkan KPU,” ujarnya.

Bukti Jokowi Tidak Siap Kalah Dalam Pilpres, Merasa Dibela Rakyat Dan Konstitusi!

Calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo, menanggapi dengan santai tantangan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengenai hasil pemilihan presiden 2014. Jokowi yang juga Gubernur DKI Jakarta non aktif ini menekankan dirinya hanya tunduk pada aturan dan keinginan rakyat.

“Saya sudah sampaikan berulang-ulang. Saya itu akan tunduk kepada konstitusi dan kehendak rakyat. Itu sudah jelas,” kata Jokowi di Kantor Tim Pemenangan Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).

Mantan Walikota Solo itu enggan menanggapi secara khusus dengan menjawab dirinya siap kalah dalam hajat demokasi lima tahunan tersebut. Dengan nada bercanda, Jokowi justru menyebut jika jawabannya satu tema dengan Prabowo sebagai tindakan yang tidak

kreatif. “Masak saya harus ngomong persis seperti itu. Enggak kreatif namanya,” katanya.

Sebelumnya, politisi Partai Gerindra Pius Lustrilanang menantang Jokowi-Jusuf Kalla untuk menyatakan siap menerima keputusan KPU tanggal 22 Juli 2014. Pius ingin mendengar pernyataan itu langsung dari Jokowi. Alasannya, hingga kini Jokowi tidak pernah menyatakan demikian.

“Beda dengan Prabowo-Hatta yang sudah menyatakan komitmennya dan menyatakan siap menang siap kalah. Saat ini lebih banyak pihak Jokowi-JK melakukan pembangunan opini di media massa,” ucap Pius di Jakarta, Kamis (17/7).

Rekapitulasi KPU, Prabowo-Hatta Unggul di 22 Kabupaten/kota di Jawa Barat

Rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Jawa Barat sudah rampung. Pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta unggul di 22 kabupaten/kota.

Dari total 33 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU mencatat ada 23.697.696 suara sah. Sebanyak 14.167.381 luluh sebagai pemilih pasangan nomor urut 1 Prabowo Hatta. Sementara pasangan Jokowi-JK mendapatkan 9.530.315.

“Hasil rekapitulasi di Jabar alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pasangan nomor urut satu meraih suara 59,79 persen. Sementara pasangan nomor urut 2 meraih 40,21 persen,” tutur Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat di kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Jumat (18/7/2014).

Rapat pleno terbuka rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilpres ini digelar di aula KPU Jabar sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Usai menutup hasil rekapitulasi, Yayat Hidayat meminta kedua kubu untuk menyampaikan keberatan dalam penghitungan perolehan suara. Meski kedua kubu menerima hasil perolehan

suara.

Salah satu keberatan kedua kubu kompak menyoroti penggunaan KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Saksi Jokowi-JK menilai sekitar 650 ribu orang di Jabar kehilangan hak pilih karena terbentur aturan KPU. Mereka berharap penyelenggaraan pemilu pada 2019 bisa lebih baik.

Setelah itu, Ketua KPU, komisioner, Bawaslu dan saksi menandatangani berita acara. Yayat mengaku hasil rekapitulasi ini akan dikirimkan ke KPU pusat pada 19 Juli 2014. Pihaknya akan menyampaikan hasil rekapitulasi ini pada 22 Juli mendatang.

Selama pelaksanaan rekapitulasi, jajaran kepolisian dan TNI melakukan penjagaan ketat di kantor KPU Jabar. Penjagaan dilakukan hingga jalan raya.

Polisi menutup jalan dengan besi kawat. Tak hanya itu beberapa kendaraan taktis dan polisi bersenjata lengkap pun berjaga-jaga demi mengamankan kelancaran rekapitulasi.

Komitmen Prabowo-Hatta Mengawal Suara Dengan Cara Damai

Anggota Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) Prabowo–Hatta, Moekhlas Sidik mengatakan, Prabowo–Hatta selalu menggunakan cara damai dalam menyikapi dan mengawal penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU.

“Pada intinya kami dari Timkamnas Prabowo–Hatta berkomitmen penuh untuk mengawal suara secara damai, bukan mengepung dan memaksa dengan cara pengerahan massa ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) seperti yang diisukan oleh beberapa pihak belakangan ini,” ujar Moekhlas, Jumat (18/7/2014).

Ia juga menjelaskan, bahwa Timkamnas Prabowo–Hatta justru siap membantu keamanan dan kenyamanan bagi KPU dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya menghimbau kepada seluruh pendukung dan simpatisan Prabowo–Hatta untuk terus menjaga

suasana aman dan kondusif menjelang pengumuman hasil penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli nanti,” imbuhnya.

Moekhlas menyarankan kepada simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap menjaga optimisme kemenangan dengan kegiatan yang positif.

“Jagalah optimisme kita sambil terus memperbanyak doa, Insya Allah pada 22 Juli nanti Prabowo-Hatta akan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk memimpin negeri ini lima tahun kedepan,” tandasnya.

Ada Upaya JK Untuk Bermanuver Ambil Alih Kepemimpinan Ical di Golkar?

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung (AT) menuding Jusuf Kalla sebagai tokoh di balik upaya melengserkan Aburizal Bakrie  dari kursi ketua umum Partai Golkar. Akbar menilai  desakan sejumlah tokoh Golkar  agar partai berlambang beringin mempercepat musyawarah nasional (Munas) merupakan manuver JK.

“Ada semacam kesan kalau (JK -red) menang pemilu, Golkar akan diambil lagi oleh pemenangnya. Langkah ini pernah dilakukan JK pada saat 2004. Yaitu, ketika Golkar ikut dalam kelompok oposisi koalisi kebangsaan bersama PDI Perjuangan,” ujar Akbar Tandjung seperti yang dilansir INDOPOS (Grup JPNN.com), Kamis (17/7).

Ketika itu, lanjutnya, Golkar kemudian malah bergabung dengan pemerintahan setelah JK menjadi ketua umum. Kala itu, JK merupakan wapres terpilih yang menemani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Dulu dengan segala kekuatan, akhirnya JK jadi ketua umum. Karena posisinya juga sebagai wapres, dia punya kepentingan agar Golkar menjadi kekuatan mendukung pemerintah,” papar dia.

Apalagi, kata Akbar, ketika itu JK dianggap naik ke posisi tertinggi partai tanpa kerja keras. “Yang kerja keras kami-kami. Dia diajak SBY jadi wapres, kemudian SBY menang. Karena dia Golkar, kemudian dengan berbagai cara menang dia jadi ketua umum. Kemudian diubah Golkar jadi pendukung pemerintah,” paparnya.

Dia melihat, pola itu akan kembali digunakan, jika Joko Widodo-JK menang pilpres dan Koalisi Merah Putih gagal mengawal Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai presiden-wapres. Apalagi, desakan percepatan munas kali ini dilakukan oleh orang-orang yang selama ini memang dikenal dekat dengan JK.

Jusuf Kalla diketahui mendorong agar pelaksanaan munas dipercepat. Karena kalau pelaksanaan munaslub ini atas dasar permintaan banyak pihak, maka harus segera dilaksanakan. Hal sama juga ketika dirinya  kalah dalam Pilpres 2009, Aburizal  Bakrie juga mendesak agar untuk mempercepat munas.

“Sama saya dulu

didesak mempercepat munas agar  bisa segera mengatur posisi bernegosiasi dengan pemerintahan baru,” kata JK usai melangsungkan pertemuan dengan Dewan Masjid Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).

Sejauh ini, JK menyatakan, belum ada pihak Golkar yang bersilaturahmi dengan pasangan Jokowi-JK. Sebab, dia berpendapat, dirinya, juga belum dipastikan menang pilpres. Namun dirinya optimistis banyak kader kompeten yang menggantikan Ical. “Kader senior partai dan dari kalangan muda Golkar, sama-sama punya peluang untuk memimpin partai,” paparnya.

Sebelumnya, untuk diketahui, sejumlah tokoh Golkar yang menyatakan dirinya sebagai barisan Golkar lintas generasi, dengan menyerukan himbauan penyelamatan Golkar di Gedung Perintis, kompleks Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa, (15/7).

Acara tersebut dihadiri oleh tokoh Golkar lintas generasi. Di antaranya politisi senior Golkar, yakni Fahmi Idris, Andi Matalata, dan Zainal Bintang. Sementara itu, poros muda Golkar diwakili oleh Andi Sinulingga dan Indra J Piliang, serta Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai.

Mereka meminta Munas sudah harus dilaksanakan karena jajaran di bawah merasa partai sudah hilang arah. “Kami kader Golkar lintas generasi menyerukan agar Golkar dikembalikan ke arah yang sesuai konstitusi Golkar. Kami ingin menyelamatkan partai, dan membangkitkannya kembali sebagai partai besar, yang dipercaya rakyat, dan berhasil memimpin bangsa ini,” tandas Ginanjar Kartasasmita.

Sementara Yorris Reyawei mengatakan, mandat penuh yang diberikan kepada Ketua Umum Aburizal Bakrie  hanya untuk koalisi  pilpres. Ketika Ical mendeklarasikan  koalisi permanen untuk parlemen dalam barisan Koalisi Merah Putih, maka Ical sudah menyalahi mandat. “Inilah yang kita minta segera munas dipercepat,” kata Yorris.

KPU 12 Provinsi Umumkan Hasil Hitung, Suara Prabowo-Hatta Unggul 5 Juta Dari Jokowi-JK

Beberapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi telah mengumumkan penetapan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilpres 2014. Dari 34 provinsi, sebanyak 12 provinsi telah mengumumkan penetapan hasil rapat pleno tersebut pada Jumat (18/7) pukul 24.00 WIB.

Berdasarkan hitungan tersebut, pasangan capres/cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 25.030.821 suara. Sementara pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan 19.859.805 suara.

Prabowo-Hatta sementara memimpin dengan keunggulan 5.171.016 suara. Perhitungan masih bisa berubah karena 22 provinsi –termasuk Jawa Tengah dan Papua yang menjadi lumbung suara Jokowi-JK– dan pemilih luar negeri belum terhitung hingga Sabtu (19/7) dinihari WIB.

Berikut rincian rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilpres 2014 dari 12 provinsi tersebut.

SUMATRA
Sumatra Barat
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 1.797.505 suara. (unggul)
Joko Widodo-Jusuf Kalla: 539.308 suara.

Sumatra Selatan
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 2.132.163 suara. (unggul)
Joko Widodo-Jusuf Kalla: 2.027.049 suara.

Bengkulu
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 433.173 suara.
Joko Widodo-Jusuf Kalla: 523.669 suara. (unggul)

Bangka Belitung
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 200.706 suara.
Joko Widodo-Jusuf Kalla: 412.359 suara. (unggul)

Aceh
Sumatra Utara
Riau
Jambi
Lampung
Kepulauan Riau

JAWA
Jawa Barat
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 14.167.381 suara. (unggul)
Joko Widodo-Jusuf Kalla: 9.530.315 suara.

Yogyakarta
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 977.342 suara.
Joko Widodo-Jusuf Kalla: 1.234.249 suara. (unggul)

Banten

Jakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur

KALIMANTAN
Kalimantan Barat
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 1.032.354 suara.
Joko Widodo-Jusuf Kalla: 1.573.046 suara. (unggul)

Kalimantan Selatan
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 941.809 suara. (unggul)
Joko Widodo-Jusuf Kalla: 939.748 suara.

Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara

SUNDA KECIL
Bali
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 614.341 suara.
Joko Widodo-Jusuf Kalla: 1.535.110 suara. (unggul)

Nusa Tenggara Barat
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 1.844.178 suara. (unggul)
Joko Widodo-Jusuf Kalla: 701.238 suara.

Nusa Tenggara Timur

SULAWESI
Gorontalo
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 378.735 suara. (unggul)
Joko Widodo-Jusuf Kalla: 221.497 suara.

Sulawesi Tenggara
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 511.134 suara.
Joko Widodo-Jusuf Kalla: 622.217 suara. (unggul)

Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan

MALUKU
Maluku
Maluku Utara

PAPUA
Papua
Papua Barat

Minggu Besok, 20 Juli… Presiden SBY Akan Pertemukan Prabowo Dan Jokowi! Cie…cie Ketemuan Cie… Pokoknya Tetap Damai Aja Yah

Guna menjaga situasi dan kondisi proses penghitungan suara pilpres hingga pasca penetapan keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap kondusif. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana akan memanggil kedua pasang calon ke Istana.

“Rencananya pada hari minggu (Besok) 20 Juli, kedua calon presiden diundang ke istana negara, bersama ketua lembaga negara untuk membuat suasana ini menjadi lebih kondusif, lebih sejuk lah”, ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzukie Ali, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2014).

Menurut Marzuki, pilihan untuk mengundang kedua pasangan capres dan cawapres tersebut bertujuan untuk menjaga situasi agar tetap baik, aman dan damai menjelang penetapan pemenang

pilpres yang akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 22 Juli nanti.

Oleh karena itu, Ketua DPR tersebut menghimbau kepada seluruh pihak yang terlibat dan juga kepada kedua pasangan capres dan cawapres untuk tidak melakukan pengerahan massa pada saat penetapan hasil pilpres yang akan dilakukan di KPU nantinya. Dia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menciptakan suasana yang tenang, damai dan aman.

“Dari hasil pertemuan ini, kami menghimbau semuanya untuk menjaga suasana ini menjadi sejuk, aman, dan damai”, punkas politisi Demokrat ini.

Porelehan Sementara di Sumatera, Prabowo-Hatta Menang Telak 30,8 Persen Dari Jokowi-JK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah merilis hasil rekapitulasi forumlir DC 1 Pilpres 2014 tingkat provinsi. Hingga dini hari ini (Sabtu, 19/7) pukul 02.00, situs resmi milik KPU merilis data perolehan suara formulir DC1 di lima provinsi, yakni Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat dan Gorontalo.

Dari penelesuruan terkait data DC1 yang sudah diverifikasi itu, pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan total perolehan suara sebanyak 5.667.013 suara. Pasangan Prabowo-Hatta menang di Sumbar, NTB dan Gorontalo, sementara Jokowi-JK menang di Bali dan Kalbar.

Di Provinsi Sumbar, Prabowo-Hatta memperoleh 1.797.505 suara, Jokowi-JK 539.308 suara, sedangkan di NTB Prabowo-Hatta 1.844.178 suara, Jokowi-JK 701.238 suara. Adapun di Gorontalo Prabowo-Hatta memperoleh 378.735 suara,

Jokowi-JK 221. 497 suara.

Dari lima provinsi itu, total keseluruhan perolehan suara Jokowi-JK sebanyak 2.997.153 suara. Jokowi-JK menang di Provinsi Bali dengan perolehan suara 1.535.110, Prabowo-Hatta 614.241 suara, sedangkan di Kalbar, Jokowi-JK memperoleh 1.573.046 suara, Prabowo-Hatta 1.032.354 suara.

Total suara sah di Provinsi Sumbar, Bali, NTB, Kalbar dan Gorontalo tercatat sebanyak 8.664.166. Secara persentase, dari lima provinsi ini Prabowo-Hatta memperoleh 65,4 persen, Jokowi-JK dengan 34,6 persen, atau Prabowo-Hatta unggul dengan selisih 30,8 persen.